DPRD dan Bupati Sukabumi Siapkan Antisipasi, Efisiensi Anggaran 2027 Capai Rp430 Miliar

Berita2 Dilihat

SUKABUMI – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp430 miliar atau kurang lebih 10 persen. Meski mengalami pengurangan signifikan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026), yang mengagendakan empat pembahasan penting, mulai dari pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang desa, perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD), Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), hingga penyampaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa seluruh agenda tersebut telah dibahas bersama pemerintah daerah dan menghasilkan persetujuan dalam rapat paripurna.

Baca Juga Ini di NkriKitaNews.Com

Kapolresta Bandung Dari Markas Polisi Ke Ruang Kelas Kombes Pol Tri Suhartanto Menyapa Siswa SMAN 1 Soreang, Merawat Api Pengorbanan Pahlawan Bawa Pesan Sejarah

Menurutnya, sejumlah rancangan peraturan daerah selanjutnya harus disampaikan kepada gubernur untuk menjalani tahapan sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.

Namun, perhatian utama dalam pembahasan APBD 2027 tertuju pada besarnya pengurangan anggaran yang harus dihadapi pemerintah daerah.

Budi mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 Kabupaten Sukabumi telah mengalami efisiensi sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk 2027, kembali terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp430 miliar.

Jangan Cuma Takut Sama Hiu, Dinas Perikanan Sukabumi Ajak Kenali Hiu di Perairan Palabuhanratu

“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, efisiensi ini kembali bertambah. Pada 2026 sekitar Rp600 miliar, kemudian untuk 2027 sekitar Rp430 miliar. Artinya, kita harus benar-benar cermat bersama pemerintah daerah dalam merancang APBD agar pengurangan anggaran tidak sampai mengorbankan program-program yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Budi.

Ia menegaskan, DPRD bersama Bupati Sukabumi akan berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengedepankan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan kehilangan arah. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD 2027.

Pemerintah Gempur Karhutla dengan Modifikasi Cuaca, Hujan Mulai Guyur Sumatera dan Kalimantan

Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menjelaskan bahwa rapat paripurna juga menetapkan pembahasan Raperda tentang desa yang di dalamnya mengatur sejumlah aspek penting pemerintahan desa.

Beberapa materi yang menjadi perhatian di antaranya mekanisme pemilihan kepala desa, pergantian antarwaktu (PAW) kepala desa, serta pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu, terdapat pula perubahan nomenklatur sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya yang berkaitan dengan urusan tata ruang.

Modifikasi Cuaca Berlanjut, TNI Intensifkan Modifikasi Cuaca di Palembang, Satgas Udara Semai 9 Ton dry ice dan NaCl

Terkait kondisi fiskal daerah, Asep Japar mengakui bahwa kemampuan anggaran Kabupaten Sukabumi pada 2027 mengalami tekanan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut pengurangan anggaran dari 2026 ke 2027 secara keseluruhan mendekati Rp1 triliun.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan agenda pembangunan sesuai perencanaan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

“Memang anggaran dari 2026 ke 2027 mengalami pengurangan hampir Rp1 triliun. Tetapi kami tetap berkomitmen agar program pembangunan berjalan sesuai rencana. Di tengah efisiensi ini, fokus kami tetap pada kepentingan masyarakat,” ujar Asep Japar.

Soliditas dan Kepedulian, LMPI Sukabumi Santuni Yatim di Kalapanunggal

Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.

Bupati menyampaikan, pemerintah akan kembali mengidentifikasi berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan secara bertahap guna meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi.

Meski demikian, ketika ditanya mengenai besaran target PAD 2027, Asep Japar belum menyampaikan angka pasti. Ia hanya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mencari peluang peningkatan pendapatan.

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, tantangan APBD 2027 bukan hanya terletak pada bagaimana menyesuaikan belanja, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat.

DPRD dan pemerintah daerah kini dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan pembangunan, peningkatan PAD, serta kualitas pelayanan publik agar pengurangan anggaran tidak berujung pada berkurangnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Matsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *