KUPANG – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Dalam laporan kepolisian, korban mengaku mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali di rumah dinas Bupati Kupang. Nama Yosef Lede turut disebut dalam laporan tersebut.
Peristiwa yang dilaporkan itu disebut berlangsung pada Rabu, 11 November 2026. Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, korban awalnya diajak seorang perempuan berinisial EK untuk mendatangi rumah dinas bupati dengan alasan adanya tawaran pekerjaan. Namun, situasi berubah setelah mereka tiba di lokasi.
Baca Juga Ini di NkriKitaNews.Com
Dalam keterangan laporan tersebut, Yosef Lede diduga meminta EK meninggalkan rumah dinas sehingga dirinya berada berdua dengan RWM. Korban kemudian mengaku mengalami tindakan pencabulan sebelum diduga ditarik menuju kamar tidur. Dugaan pemerkosaan disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita dan kembali terulang pada tengah malam.
Hal lain yang turut diungkap dalam laporan adalah dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta. Uang tersebut disebut dimasukkan ke dalam tas korban setelah peristiwa kedua, sebelum korban diminta meninggalkan rumah dinas. Keterangan ini menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang disampaikan korban kepada pihak kepolisian.
Tidak hanya itu, EK juga diduga melontarkan ancaman agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Korban disebut mendapat tekanan berupa ancaman pemutusan hubungan kekeluargaan maupun persahabatan apabila berani mengungkap dugaan peristiwa yang dialaminya.
Merasa perlu mendapatkan perlindungan dan keadilan, RWM akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur. Pengaduan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Laporan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang disampaikan korban.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut harus ditempatkan sebagai materi laporan yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Aparat kepolisian diharapkan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara seluruh pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: AntaraNTT Kupang
Pewarta: Abdul Latif
